Perundingan Damai Suriah Hari Ketiga
JENEWA (Jurnalislam.com) – Delegasi oposisi utama Suriah di putaran baru perundingan perdamaian di Jenewa mengatakan pada hari Sabtu (25/02/2017) bahwa mereka “tidak akan pernah menjadi alasan kegagalan negosiasi.”
Juru bicara Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) Salem al-Muslat kepada Anadolu Agency di sela-sela hari ketiga babak keempat pembicaraan intra-Suriah, mengatakan bahwa “apapun yang harus dikorbankan, kami akan terus bernegosiasi untuk mencari solusi.”
Muslat mengatakan bahwa mereka ingin mendirikan sebuah pemerintahan transisi dengan menerapkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), nomor 2254 yang diadopsi pada bulan Desember 2015, dan menyerukan pemerintahan transisi setelah oposisi dan delegasi rezim menyelesaikan rincian dalam negosiasi.
Menurut resolusi 2254, negosiasi harus diselesaikan dalam waktu enam bulan untuk membentuk pemerintahan tersebut. Kemudian harus mempersiapkan konstitusi dan menyelenggarakan pemilu yang adil dalam periode 12 bulan.
“Tidak benar jika kita berbicara tentang konstitusi dan pemilihan sebelum mendirikan pemerintahan transisi,” katanya.
Sementara itu, Anadolu Agency telah melihat proposal Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan De Mistura, yang ia kirim hari Sabtu untuk pihak yang bernegosiasi di Jenewa, menawarkan untuk membicarakan pemerintahan transisi, konstitusi dan pemilu secara bersamaan saat negosiasi.
Dalam surat tersebut, De Mistura menawarkan untuk membangun administrasi transisi yang inklusif, handal, non-sektarian, menyiapkan waktu untuk konstitusi, dan pemilihan umum baru yang bebas dan adil di bawah naungan PBB.
“Sudah jelas bahwa tidak ada kesepakatan sampai semuanya disepakati,” tambah surat itu.
Muslat menyatakan bahwa mereka datang ke perundingan Jenewa di bawah “kondisi keras yang sama” di mana serangan rezim di daerah yang diadakan oposisi terus berlanjut meskipun terdapat perjanjian gencatan senjata.
“Sampai sekarang, kami belum melihat keseriusan apapun oleh rezim. Rezim hanya percaya pada solusi militer, membunuh dan menghancurkan,” katanya.
Muslat juga menekankan bahwa mereka mengharapkan “kebijakan aktif dari pemerintahan AS,” mengkritik pemerintahan Obama atas “sikap pasif” mereka selama pembicaraan Jenewa sebelumnya.
Kebijakan Presiden AS Donald Trump mengenai Suriah masih belum jelas, namun rezim Assad terus menggambarkan tim negosiasi oposisi sebagai teroris.
Masyarakat internasional menyepakati dimulainya kembali negosiasi politik di Jenewa, saat gencatan senjata yang dideklarasikan pada 30 Desember 2016 di bawah jaminan Turki dan Rusia berhasil mengurangi keparahan perang.
De Mistura pada hari Kamis bertemu secara terpisah dengan delegasi rezim Suriah, yang dipimpin oleh Bashar al-Ja’aafari dan delegasi oposisi Suriah, yang dipimpin oleh Nasr Hariri, anggota senior kelompok oposisi terbesar, Koalisi Nasional Suriah (the Syrian National Coalition).
Dia juga berharap untuk bertemu dengan perwakilan dari Kelompok Internasional Pendukung Suriah (International Syria Support Group -ISSG) termasuk AS, Rusia, Turki dan Iran.
Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menumpas aksi unjuk rasa dengan kebrutalan militer tak terduga.
Sejak itu, lebih dari seperempat juta orang telah tewas dan lebih dari 10 juta lainnya menjadi pengungsi di seluruh negara yang dilanda perang tersebut, menurut PBB. Pusat Penelitian Kebijakan Suriah melaporkan korban tewas lebih dari 470.000.
