Babak Baru Pembicaraan Damai Suriah, Mediator PBB: Bentuk Pemerintahan Baru

JENEWA (Jurnalislam.com) – Mediator PBB untuk membicarakan perang di Suriah, Staffan de Mistura, mengecilkan harapan untuk kemajuan penting menjelang perundingan yang direncanakan di kota Jenewa Swiss.

“Apakah saya mengharapkan terobosan? Tidak, saya tidak mengharapkan terobosan,” katanya kepada wartawan di markas PBB, Rabu (22/02/2017), sehari sebelum dimulainya babak keempat pembicaraan yang ditujukan untuk mencari solusi politik bagi konflik Suriah yang berkepanjangan, lansir Aljazeera.

Meskipun pembicaraan Jenewa dipandang sebagai upaya diplomatik yang paling serius dibanding sebelumnya, perselisihan agenda dan perbedaan pendapat lama antara oposisi dan rezim Assad mengenai masa depan Suriah membuatnya ragu apakah kemajuan akan dapat dicapai.

De Mistura mengatakan ia bertekad untuk mempertahankan “momentum yang sangat pro-aktif” untuk melakukan diskusi politik membahas pemerintahan baru, konstitusi baru dan pemilihan di bawah pengawasan PBB, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Namun dalam beberapa hari terakhir mediator PBB itu menghindar dari menggunakan frase “transisi politik” untuk menggambarkan tujuan dari pembicaraan. “Transisi politik” adalah istilah yang digunakan pihak oposisi Suriah dengan meniadakan Bashar al-Assad.

Selama negosiasi yang dipimpin PBB putaran sebelumnya, pemerintah Suriah menolak membahas nasib Assad – masalah utama pertentangan antara kedua belah pihak.

Pembicaraan intra-Suriah terjadi pada pertemuan multilateral, yang difasilitasi oleh Rusia, Turki dan Iran, di ibukota Kazakhstan, Astana, untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata nasional yang rapuh yang ditengahi oleh Rusia dan Turki sejak 30 Desember.

Negosiasi di Astana dimaksudkan untuk membuka jalan menuju negosiasi politik di Jenewa, namun gencatan senjata hancur sepanjang bulan lalu akibat serangan rezim pada oposisi yang tetap berlangsung, sementara janji-janji untuk membangun mekanisme monitoring tidak terpenuhi.

Pejabat dari delegasi oposisi, yang dibagi antara perwakilan militer dan politik, sama-sama menyatakan sedikit harapan untuk pembicaraan.

“Ketika kepatuhan terhadap gencatan senjata tidak ada,” dan ketika ada “permainan yang dimainkan menggunakan istilah internasional untuk transisi politik dan konstitusi, maka negosiasi tidak akan menggembirakan,” Yehya al Aridi, penasihat Komite Negosiasi Tinggi (the High Negotiations Committee), organisasi payung oposisi utama, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Semakin jauh permasalahan menjadi semakin rumit, dengan agenda yang saling bertentangan. Tidak hanya dari dua pihak utama yang terlibat konflik, tetapi juga di dalam internal pihak kami,” katanya kepada Al Jazeera.

Belum lagi pertikaian dalam barisan kelompok oposisi telah sangat melemahkan dan membagi oposisi Suriah sepanjang bulan lalu.

Hal-hal tersebut, ditambah dengan ketidakpastian kebijakan AS mengenai Suriah di bawah Presiden Donald Trump, juga pergeseran prioritas Turki – pendukung tradisional kelompok oposisi Suriah – dan intervensi militer Rusia tahun 2015 dalam mendukung Assad, telah sedikit mempengaruhi oposisi baik secara politik maupun militer.

“Tidak terlihat ada solusi sekarang. Realitas di lapangan semakin buruk,” Fares Bayoush, seorang komandan Tentara Pembebasan Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera.

Omar Kouch, seorang analis Suriah, mengatakan bahwa walaupun kehadiran gencatan senjata membuat putaran pembicaraan menjadi sangat berbeda, “tidak ada indikasi bahwa pembicaraan Jenewa keempat ini akan serius menemukan solusi”.

Kouch mengatakan, kemungkinan untuk mencapai solusi sangatlah kecil, mengingat serangan rezim yang terus terjadi pada beberapa wilayah di Suriah, tidak adanya dominan faksi Kurdi Suriah – Partai Demokrat Persatuan (PYD) – di meja perundingan dan perpecahan utama dalam oposisi.

“Seperti dalam setiap putaran perundingan, kita mulai dengan banyak harapan untuk menemukan solusi, tapi kemudian pembicaraan selesai dan tidak ada yang dicapai. Bahkan, hal-hal menjadi lebih buruk,” katanya kepada Al Jazeera.

Dengan tidak bersedianya kedua belah pihak dalam membuat konsesi politik, tidak jelas bagaimana negosiasi bisa menjembatani kesenjangan dan menemukan solusi.

Namun, oposisi Suriah berharap untuk menekan konsolidasi gencatan senjata, pembebasan tahanan, mencabut blokade atas wilayah terkepung dan mengamankan transisi politik dari pemerintah Syiah Assad.

“Hal utama adalah bahwa tidak ada pengajuan. Kami berusaha sangat keras, untuk mengurangi kerugian,” kata Aridi.