Oposisi Suriah akan Bertemu Delegasi Rusia Hari Ini
JENEWA (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi utama Suriah mendesak Rusia untuk menekan rezim Bashar al-Assad dengan harapan dapat memulihkan proses perdamaian yang runtuh.
Komentar oposisi pada Senin (27/02/2017) di babak keempat pembicaraan yang didukung PBB di Jenewa muncul saat gencatan senjata di Suriah berantakan, lansir Aljazeera.
Komite Tinggi Negosiasi (the High Negotiations Committee-HNC), kelompok oposisi utama dalam pembicaraan yang disponsori PBB, mengatakan mereka berharap untuk bertemu dengan delegasi Rusia pada hari Selasa (28/02/2017) di kota Swiss tersebut.
“Kami berharap … bahwa kita akan melihat dukungan yang nyata, positif dan konstruktif untuk proses politik ini,” kata pemimpin perunding oposisi Nasr al-Hariri setelah mengadakan pembicaraan dengan Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah.
“Kami berharap … untuk melihat dukungan [dari Moskow] untuk proses perdamaian yang pada akhirnya dapat menghasilkan perdamaian dengan menempatkan tekanan pada rezim.”
Komentar Hariri muncul pada pertemuan kedua antara oposisi dengan de Mistura di Jenewa.
“[Moskow] telah mencoba untuk bersikap netral,” kata Hariri. “Fakta bahwa ia telah mengakui [faksi oposisi moderat] sebagai pihak yang bernegosiasi merupakan indikasi keterbukaan Rusia dan kami berharap bahwa pertemuan besok juga merupakan indikasi positif.”
Ketika delegasi tiba di Jenewa, ia mengatakan bahwa HNC telah menyajikan kepada de Mistura proposal agenda dan dua nota kesepahaman yang berurusan dengan “situasi bencana kemanusiaan” di daerah oposisi dan pelanggaran gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 23 Februari.
Moskow merupakan pendukung rezim Nushairiyah Assad, telah mengambil peran utama dalam proses diplomatik sejak angkatan udara mereka membantu pasukan Suriah dan milisi sekutunya membombardir posisi oposisi di Aleppo tahun lalu, mengakibatkan kerusakan terbesar akibat pemboman secara brutal.
Pada pembicaraan multilateral di Kazakhstan, pertemuan Jenewa menandai inisiatif terbaru untuk mengakhiri perang enam tahun yang telah menewaskan hampir setengah juta orang dan menelantarkan lebih dari setengah populasi di negara itu.
