Pemerintah Myanmar Blokir Utusan PBB ke Wilayah Muslim Rohingya
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pemerintah Myanmar memblokir utusan hak asasi manusia PBB yang akan mengunjungi negara bagian Rakhine yang dilanda konflik pekan ini saat kelompok pembela hak asasi menduga bahwa pihak berwenang mengabaikan Muslim Rohingya dalam bencana banjir dahsyat yang telah merenggut puluhan nyawa.
Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan dalam konferensi pers hari Jumat (07/08/2015) bahwa permintaannya untuk mengunjungi negara itu ditolak "jauh sebelum" awal kunjungannya, lansir World Bulletin hari Sabtu (08/08/2015).
Pernyataan utusan tersebut dalam laporannya mengenai Rohingya setelah kunjungan mereka sebelumnya telah membangkitkan kemarahan pemerintah dan ekstremis Buddha.
Kerusuhan yang dipimpin Buddha meletus pada tahun 2012 dan telah menyebabkan sekitar 140.000 Rohingya terkurung di kamp pengungsian sementara dalam kondisi tertekan.
Nasib mereka menjadi lebih menderita akhir bulan lalu ketika Topan Komen melanda wilayah di dekatnya di Bangladesh, menambah derita akibat banjir yang telah mengakibatkan kehancuran di seluruh Asia Selatan dan Tenggara setelah terjadi hujan lebat.
Lee dilarang mengunjungi negara saat ramai diberitakan bahwa Muslim Rohingya "benar-benar diabaikan" dalam penanganan banjir pemerintah Myanmar.
"Saya sangat menekankan pentingnya membuat penilaian berdasarkan realitas yang saya lihat sendiri di lapangan," kata Lee.
Dia menambahkan bahwa ia "sangat sadar" bahwa pejabat Rakhine harus melakukan perjalanan ke ibukota komersial Yangon hanya untuk bertemu dengannya, "sambil menghadapi bencana alam pada saat yang sama."
Kelompok hak asasi Organisasi Burma Rohingya di Inggris dalam sebuah pernyataan di hari Jumat menduga bahwa pemerintah "telah mengevakuasi etnis Rakhine dari daerah dataran rendah ke dataran tinggi di banyak kota-kota Rakhine. Pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga Rakhine sementara Rohingya benar-benar diabaikan."
Lee juga mengeluh bahwa permintaannya untuk kunjungan 10 hari, sejalan dengan perjalanan sebelumnya, ditolak oleh pemerintah Myanmar.
Deddy | World Bulletin | Jurniscom
