Eks Ketua Komisi Yudisial Usulkan MPR Diisi Utusan Ormas Islam, Tak Hanya Parpol
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)—Mantan Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Aidul Fitriciasa Azhari dalam Kongres Umat Islam Indonesia KUII) VII mengatakan bahwa visi dan perencanaan negara harus disusun bersama, sehingga tidak tergantung visi presiden.
“Dan sebenarnya kalau kita mengacu pada UU. Kita perlu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi ini dimaksudkan supaya rencana pembangunan itu tidak tergantung pada presiden terpilih,” kata dia kepada Jurnalislam.com, Kamis (27/2/2020) di Pangkalpinang.
Hal ini untuk menjaga agar tidak ada kepentingan pemodal dalam proses perancangan ekonomi Indonesia.
“Jadi bayangkan kalau presidennya berganti, berganti pula visi misi itu. Gimana kalau presiden, bupati, gubernurnya dibiayai oleh pemodal ertentu gimana? Masih mending kalau pemodalnya baik gimana kalo pemodalnya itu bandar narkoba, mafia, bagaimana?” tanyanya.
Karenanya, menurutnya, ini dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah perencanaan ekonomi disusun atas dasar bersama.
“Usaha bersama itu oleh siapa? Dulu Itu oleh MPR, kenapa MPR? Karena MPR itu ahlul hali wal aqdi. Dia bukan hanta mewakili partai politik, bukan hanya mewakili daerah,” tambahnya.
Sayangnya kini, menurut Prof. Aidul, DPR – MPR malah dikuasai oleh partai politik.
“Dulu di MPR itu ada utusan golongan, Saya termasuk yang mengusulkan utusan golongan itu dihidupkan kembali. Karena begini, negara indonesia ini tidak didirikan oleh partai politik, negara indonesia ini didirikan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, dsb. Lalu sekarang kemana mereka yang dulu mendirikan Indonesian ini?” pungkasnya.
