KNEKS Susun Proker Prioritas Industri Halal Sinergikan Kementerian
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Direktur Eksekutif Ventje Raharjo memaparkan hasil kesepakatan dari Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di antaranya adanya masukan dan persetujuan terhadap 13 program kerja prioritas yang akan dijalankan KNEKS sampai dengan tahun 2024, terkait pengembangan industri produk halal, jasa keuangan syariah, serta program prioritas terkait keuangan sosial syariah.
Selain itu, Ventje juga menegaskan pentingnya sinergi dan akselerasi antar kementerian dan lembaga sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Keanggotaan KNEKS tentu menjadi bagian daripada pekerjaan yang akan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menjadi anggota, sehingga diharapkan sinergi, akselerasi, dan percepatan dilakukan lebih serasi di antara seluruh stakeholder pengembangan ekonomi syariah,” tutur Ventje.
Usai pelaksanaan Rapat Pleno KNEKS, dilakukan penandatanganan tiga perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman antara KNEKS dengan beberapa pihak terkait, yaitu pertama, penandatanganan perjanjian KNEKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait kodifikasi data produk halal dan integrasinya pada data perdagangan dan ekonomi.
Kedua, penandatanganan kerja sama antara KNEKS dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengimplementasikan beberapa program riset dan inovasi prioritas.
Ketiga, penandatanganan kerja sama antara KNEKS dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan industri halal serta peningkatan literasi dan dukungan riset di bidang ekonomi syariah.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan M. Lutfie, Menteri BUMN Erick Thahir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua MUI Miftachul Akhyar, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsjad Rasjid.
Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Masykuri Abdillah.
