Massa Aksi Bela Rakyat 121 Surabaya Ditemui Gus Ipul
SURABAYA (Jurnalislam.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menegaskan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dalam Aksi Bela Rakyat 121 di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (12/1/2017).
“Aspirasi adik-adik berapa lima tuntutan itu telah kami terima, dan semuanya terkait dengan Jakarta. Kami sebagai perwakilan pemerintah, akan meneruskan dengan baik aspirasi ini dengan baik ke Jakarta. Karena pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah di Jakarta,” kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu.
Gus Ipul menyampaikan, dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur dan mendampingi Soekarwo sebagai Gubernur Jatim selama 8 tahun dan selalu berkomitmen menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui surat maupun demo.
“Saya bersama Pak Gubernur berkomitmen akan menerima setiap aspirasi masyarakat. Ini mengedepankan proses demokrasi,” terangnya.
Sebab, pemerintah provinsi Jawa Timur menginginkan proses demokrasi yang mengedepankan partisipasi, yaitu semua aspirasi masyarakat bisa diakomodasi melalui proses politik. “Itulah yang namanya proses demokrasi yang mengedepankan partisipasi,” ujarnya.
“Kami menyambut baik aspirasinya. Silahkan adik-adik melanjutkan perjuangan melanjutkan perjalanan,” tandasnya.
Dari pantauan Jurniscom, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur itu tertahan di depan Kantor Gubernur karena dihadang kawat barrier (kawat berduri). Namun sebagian perwakilan pendemo ditemui langsung Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.
Mereka menyampaikan lima tuntutan, yaitu mencabut dan mengakaji ulang PP No 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif pajak kendaraan (Penerimaan negara bukan pajak-PNBP).
Kedua, menuntut pemerintah merevisi kebijakan pencabutan subsidi tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA dan melakukan pengawasan secara sistematis.
Ketiga, menuntut pemerintah memberikan transparansi kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, serta tetap mengontrol ketat efek domino atas kebijakan tersebut.
Keempat, menuntut transparansi, sosialisasi dan uji public terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kelima, menuntut Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan yang Pro Rakyat.
Reporter: Aditya Putra
