Menlu Turki dan Saudi di GCC: Pembebasan Mosul dari IS Jangan Libatkan Milisi Syiah Manapun!
ANKARA (Jurnalislam.com) – Situasi di kota Mosul Irak yang dikuasai Islamic State (IS) menjadi agenda utama pada pertemuan di Riyadh hari Kamis (13/10/2016) antara Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan rekannya dari Saudi, Adel bin Ahmed al-Jubeir, lansir Anadolu Agency, Kamis.
Kemudian pada hari yang sama, Cavusoglu juga menghadiri pertemuan menteri luar negeri Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council-GCC) setelah ia mengadakan konferensi pers bersama dengan Al-Jubeir.
“Kita seharusnya tidak meminta orang-orang Mosul untuk membuat pilihan antara milisi Syiah dan IS,” kata Cavusoglu pada konferensi pers bersama yang diadakan setelah pertemuan.
“Kita seharusnya tidak memaksa mereka untuk membuat pilihan antara keduanya,” tambahnya.
Turki, kata menteri luar negeri, menginginkan orang-orang dari Mosul dan relawan lokal untuk memimpin operasi mendatang melawan IS.
“Tentara Irak dan elemen lainnya, tentu saja, akan memberikan dukungan yang diperlukan,” tegasnya.
Al-Jubeir memperingatkan penggunakan Hashd al-Shaabi – sebuah kelompok payung milisi Syiah pro-pemerintah – dalam pembebasan Mosul mendatang.
“Milisi sektarian yang terkait Iran ini telah menyebabkan masalah dan kejahatan di berbagai belahan Irak. Jika mereka memasuki Mosul, bisa menyebabkan bencana,” kata al-Jubeir.
“Jika Irak ingin menghadapi pasukan IS dan mencegah pertumpahan darah dan sektarianisme (Sunni-Syiah), akan lebih baik untuk menggunakan tentara nasional dan unsur yang tidak terkait dengan Iran dan bukan sekutu Syiah dan ekstremisme,” tambah menteri luar negeri Saudi.
Dalam sebuah pernyataan akhir yang dikeluarkan oleh GCC, kekhawatiran tentang operasi Mosul sekali lagi digarisbawahi.
Mengenai kemungkinan partisipasi milisi Syiah Hashd al-Shaabi dalam operasi Mosul mendatang, para menteri mengatakan bahwa masuknya milisi Syiah dalam operasi, “bisa memicu konflik etnis dan membahayakan keberhasilan operasi ini.”
Dalam kaitannya dengan krisis Suriah, pernyataan menyerukan solusi politik yang akan menjamin stabilitas Suriah dan integritas teritorial.
Mengungkapkan solidaritas dengan rakyat Suriah yang sudah sangat lelah akibat perang, pernyataan menyerukan pencabutan pengepungan yang diberlakukan rezim terhadap kota Suriah, penghentian penargetan daerah pemukiman, dan pelepasan tahanan politik.
Pernyataan itu juga menyatakan penyesalannya atas ketidakmampuan PBB untuk menghentikan pemboman wilayah sipil, mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah segera untuk menyelesaikan konflik lima tahun.
GCC juga menekankan kemerdekaan, kedaulatan dan kesatuan Yaman, mengatakan bahwa campur tangan dalam urusan internal negara itu “tidak dapat diterima”.
Dalam pernyataan itu GCC juga menyerukan perjanjian damai “yang komprehensif, berkelanjutan dan adil” yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina, dan menegaskan tindakan Israel yang berlangsung selama beberapa dekade atas tanah Palestina sebagai “tidak sah” dan merupakan “hambatan bagi perdamaian regional” .
