Muhammadiyah: UU TA Cacat Secara Moral Demokratis

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqodas menyatakan undang-undang Tax Amnesty yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah ini cacat secara moral demokratis.

“Karena secara kongkret undang-undang ini bukan hanya menyangkut orang-orang yang bermasalah dengan utang pajak. Faktanya juga ternyata menyangkut masyarakat kecil, termasuk kelompok UMKM,” katanya di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Lebih lanjut Busyro menyatakan, seharusnya pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu draf undang-undang kepada masyarakat sebelum diserahkan ke DPR.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Ada Persekongkolan Jahat Mengampuni Koruptor Dibalik UU TA

“Kalau mau buat undang-undang ini naskah akademisnya itu sejak awal oleh pemerintah sebelum dibawa ke DPR apasalahnya diberikan ke elemen masyarakat madani. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PGI, NGO, kampus-kampus dan lain-lain. Untuk dibahas bersama. Ini tidak, jadi sepihak. Padahal ini kan juga menyangkut masyarakat dan kelompok usaha kecil,” terang Busyro.

Terkait adanya isu barter antara undang-undang Tax Amnesty dengan revisi undang-undang KPK, Busyro menilai hal itu menggangu marwah lembaga pemerintahan. Menurutnya, indikasi adanya barter itu akan membuat pemerintah terkesan acak-acakan.

“Sekarang pemerintah tidak usah menjaga gengsi, termasuk Presiden sendiri, akan bagus kalau memperhatikan dengan jiwa besar, stop dulu,” pungkasnya.