PM Saudi: Kami Dukung Operasi Turki di Suriah
ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan pada hari Jumat (09/09/2016) bahwa negaranya mendukung Operasi Perisai Efrat Turki di Suriah utara.
“Kami mendukung apa yang Turki lakukan saat ini di Suriah, saya percaya bahwa tujuan Turki dan Arab Saudi di wilayah ini hampir sama,” kata Al-Jubeir di depan panel hubungan Turki-Arab yang digelar lembaga think-tank Yayasan Politik, Ekonomi dan Penelitian Sosial (the Foundation for Political, Economic and Social Research-SETA) di ibukota Turki Ankara, lansir Anadolu Agency, Jumat.
Operasi Perisai Efrat Turki dimulai pada 24 Agustus ketika Tentara Pembebasan Suriah, yang didukung oleh militer Turki, membebaskan Jarablus di Suriah utara.
Al-Jubeir mengatakan bahwa Arab Saudi dan Turki telah menjadi mitra dan sekutu selama beberapa dekade.
“Kami memiliki hubungan ekonomi, hubungan investasi, dan hubungan orang-ke-orang yang sangat kuat,” katanya.
“Hari ini kami bekerja sangat erat mengatasi krisis Suriah dan kami mendukung oposisi moderat di sana. Kami bekerja sangat erat mendorong kembali sektarianisme dan kebijakan sektarian di wilayah tersebut,” tambahnya.
Mengenai posisi Arab Saudi pada kudeta 15 Juli yang gagal di Turki, al-Jubeir mengatakan, “Kami melihat pemerintahan yang sah dan kami melihat upaya ilegal untuk mencoba membawa perubahan dengan paksa. Apa yang kita lihat adalah kepahlawanan masyarakat Turki.”
“Warga Turki – termasuk anak-anak, wanita, orang tua, para pemuda – turun ke jalan dan berhadapan dengan tank dan berkata ‘tidak,’ … benar-benar inspiratif,” tambahnya.
“Masyarakat Turki telah mendapatkan rasa hormat dari dunia. Saya pikir Turki harus bangga dengan warganya,” katanya.
Pemerintah Turki mengatakan Fetullah Gulen yang berbasis di AS melakukan kudeta 15 Juli, yang menewaskan 240 orang dan hampir 2.200 lainnya terluka.
Gulen, yang tinggal di pengasingan di negara bagian Pennsylvania AS, sejak tahun 1997, juga dilaporkan menjalankan kampanye yang telah lama lama berjalan untuk menggulingkan Turki melalui infiltrasi lembaga negara, khususnya militer, polisi, dan pengadilan, dan membentuk negara paralel.
Kerjasama antara Turki dan Arab Saudi untuk menghilangkan jaringan gerakan Gulen di Teluk atau Arab Saudi, al-Jubeir mengatakan, “Kami memiliki kerjasama yang sangat luas dengan Turki dalam hal kontra-terorisme dan penegakan hukum. Dan terdapat pertukaran informasi luas antara Kerajaan Arab Saudi dan Turki.”
Dia menambahkan bahwa Arab Saudi selalu terbuka untuk kerjasama yang lebih baik di daerah manapun, termasuk keamanan.
“Kami telah bekerja dengan sejumlah negara untuk mendukung oposisi Suriah moderat. Pada saat yang sama kami telah bekerja untuk mengupayakan sebuah proses politik sehingga transisi politik dapat berlangsung di Suriah,” kata menteri luar negeri Saudi.
“Kami percaya bahwa proses politik ini harus didasarkan pada Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB.”
“Kami percaya bahwa Assad tidak memiliki masa depan di Suriah, karena kehadiran pemimpin rezim Bashar al-Assad adalah magnet yang menarik teroris ke Suriah, dan bahwa jika kita ingin mengalahkan terorisme, kita harus menghapus magnet ini ,” tambah Adel al-Jubeir.
Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menumpas para pengunjuk rasa yang meletus sebagai bagian dari gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) – dengan keganasan militer tak terduga.
Sejak itu, lebih dari seperempat juta orang telah tewas dan lebih dari 10 juta lainnya menjadi pengungsi di seluruh negara yang dilanda perang, menurut PBB, tetapi Pusat Penelitian Kebijakan Suriah melaporkan korban tewas lebih dari 470.000 orang.
Mengenai hubungan Saudi-Iran, al-Jubeir mengatakan, “Arab Saudi ingin bekerja sama dalam berdagang dengan Iran sebagai negara tetangga – kami telah ke Iran berkali-kali sebelumnya. Tapi sayangnya ditolak oleh pihak Iran.”
“Iran terus berperilaku sebagai negara sectarian, Syiah, bukan negara-bangsa. Iran terus mendukung organisasi teroris Syiah di Lebanon, Yaman, dan Suriah,” katanya. “Bukti bahwa Iran mendukung terorisme di wilayah itu sangat banyak. Oleh karena itu Iran harus menghormati hukum internasional dan peraturan lingkungan.”
Arab Saudi memutuskan hubungan resmi dengan Iran awal tahun ini setelah misi diplomatik di sana diserang oleh demonstran mengikuti eksekusi tokoh Syiah terkemuka oleh pemerintah Saudi.
Adapun dalam perang di Yaman, al-Jubeir mengatakan, “Posisi Saudi resmi berdiri dengan gerakan yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Yaman, dan kami menganjurkan Resolusi 2216 pada Yaman, yang menyerukan untuk mengakhiri penggunaan kekerasan di sana.”
Yaman telah dilanda kekacauan sejak akhir 2014, ketika pemberontak Syiah Houthi yang didukung Republik Syiah Iran dan sekutu mereka menyerbu ibukota Sanaa dan bagian lain Yaman, memaksa Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi dan pemerintahnya yang didukung Saudi untuk sementara mengungsi ke Riyadh.
