Reaksi Akademisi terhadap Undang – undang Kontra Terorisme di Inggris
INGGRIS (Jurnalislam.com) – Ratusan akademisi Inggris mengatakan bahwa Undang-Undang Counter-Terrorism dan Keamanan yang baru hanya akan lebih memaksa timbulnya diskusi politik radikal underground, dan tidak benar-benar membantu mengatasi terorisme di Inggris.
Menurut undang-undang ini, orang-orang yang diduga ekstrimis akan dikirim pada program deradikalisasi, sedangkan seluruh sistem harus diawasi oleh pengawas pemerintah. Tapi undang-undang baru tersebut dikritik sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berbicara dan bergerak menuju negara polisi.
Dalam intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, 280 akademisi, pengacara, dan tokoh masyarakat ramai-ramai mengatakan bahwa hukum kontroversial hanya akan membuat Inggris menjadi kurang aman.
Dalam surat mereka para intelektual mengatakan, "Menumbuhkan jenggot, memakai jilbab atau mencampurkan dengan orang-orang yang percaya bahwa Islam memiliki filsafat politik komprehensif merupakan penanda utama yang digunakan untuk mengidentifikasi 'potensi' terorisme.
Pandangan tersebut berfungsi untuk memperkuat pandangan negatif dunia yang menilai Islam sebagai agama retrograde dan menindas yang mengancam Barat. Undang-undang baru tersebut memperkuat pandangan dunia tentang 'kita' dan 'mereka', membagi masyarakat, dan menabur ketidakpercayaan umat Islam."
Bulan lalu David Cameron mengatakan pemerintah akan memberikan tanggapan "spektrum penuh" terhadap kontra-terorisme, untuk memasukkan pemeriksaan eksternal di universitas dan melarang orang-orang dengan pandangan ekstremis. Ada juga rencana program siaran untuk konten ekstrimis.
Tapi surat akademisi itu menyatakan: " Undang-undang baru akan berdampak buruk pada debat terbuka, kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat politik. Undang-undang tersebut juga akan menciptakan sebuah lingkungan di mana perubahan politik tidak bisa lagi dibahas secara terbuka, dan akan mencari ruang tanpa pengawasan. Oleh karena itu, Undang-undang baru akan membuat kita kurang aman".
Deddy | World Bulletin | Jurniscom
