Seperti penggunaan desain berulang untuk proyek dengan jumlah banyak dengan tipe konstruksi yang sejenis, mengkombinasikan sumber pendanaan untuk tender Pra-DIPA, juga sebagai kontrak perencanaan dengan sumber dana lain di tahun anggaran sebelumnya.
Selain itu merumuskan dokumen tender yang tepat dengan pendampingan LKPP, memanfaatkan teknologi untuk percepatan Proyek yang didukung audit kualitas proyek serta mengembangkan skema kombinasi sumber pembiayaan (blended financing), hingga melalui koordinasi pemanfaatan sumber dana lain misal dengan Pinjaman / KPBU.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Keuangan mengenalkan Inovasi yang mengedepankan otomasi dalam pengelolaan proyek SBSN melalui Pembangunan Aplikasi e-Monev Proyek SBSN. Dengan aplikasi ini, diharapkan komunikasi antara DJPPR dengan K/L Pemrakarsa maupun Satker Pelaksana Proyek SBSN yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan lebih efisien.
“Pelaksanaan koordinasi, pemantauan progress dan pelaporan kinerja dari setiap proyek dapat dilakukan secara otomasi proses bisnis yang akan difasilitasi dalam sistem e-monev,” kata Agus dalam siaran pers yang diterima Republika.
Acara pembekalan teknis dihadiri 600 peserta dari Kementerian/Lembaga penerima dana SBSN dan Satker Pelaksana Proyek SBSN. Para peserta mendapatkan bimbingan teknis dari para pejabat DJPPR, DJA, DJPB Kementerian Keuangan dan LKPP mengenai teknis pengelolaan pembiayaan proyek SBSN. Termasuk pengadaan barang dan jasa serta penggunaan aplikasi e-Monev Proyek SBSN yang akan segera diluncurkan Kementerian Keuangan.
sumber: republika
