Kanit Intelkam Polda Jateng Mendatangi DSKS Sebelum Aksi 112
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sehari sebelum keberangkatan, Koordinator Aksi 112 Dewan Syariah Kota Surakarta, Suro Wijoyo disambangi Kanit Intelkam Polda Jawa Tengah, AKBP Akhmad Sukandar. Sowan aparat kepolisian itu untuk menanyakan informasi keberangkatan 650 massa Soloraya ke Istiqlal, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
“Sedikit sharing dan tukar informasi, mengenai keberangkatan temen-temen ke Jakarta besok,” katanya di kediaman Suro Wijoyo, Waru, Baki, Sukoharjo, Kamis (9/2/2017).
“Dan kami datang serombongan sowan ke tempat Ustaz Rowi untuk silaturahmi,” imbuhnya.
Sukandar menyatakan, pihak kepolisian meminta DSKS selalu penanggung jawab keberangkatan ratusan umat untuk menjaga ketertiban.
“Kami dari pihak kepolisian meminta untuk saling menjaga ketertiban,” pintanya.
Menanggapi itu, Cak Rowi menegaskan DSKS bersama umat paham akan itu dan berupaya untuk tidak mengganggu lalu lintas. DSKS dengan riwayat yang baik akan menjamin ini.
“Kalo masalah ketertiban pak, Insya Alloh lah pak. Bapak-bapak lebih paham track record kami terutama DSKS dan seperti yang telah di muat di media-media kami memfasiltasi tak kurang 650 orang untuk bisa berangkat ke Jakarta,” jelas Suro Wijoyo.
Dalam pertemuan itu, Cak Rowi mengeluhkan tindakan oknum aparat Kepolisian yang masih mengintervensi pihak Perusahaan Otobus (PO) bus untuk tidak menerima layanan para peserta Aksi 112 ke Jakarta.
“Kami sangat menyangakan ada oknum aparat yang menekan pihak perusahaan bus, karena ada satu armada yang memabatalkan secara sepihak,” tegas dia.
Meski begitu, Sukandar mengaku tidak melakukan intervensi itu. Kepolisian hanya meminta PO bus untuk tidak berlama-lama di Jakarta dan segera kembali seusai aksi.
“Kami dari kepolisian tidak melakukan hal itu Ustaz, kami hanya mengimbau untuk tertib dan bisa segera balik ke daerah masing-masing usai aksi,” ungkap Akhmad Sukandar.
Diketahui, Aksi 112 atau aksi 11 Februari 2017 itu akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Agenda besar bertajuk “Dzikir dan Tausyiah Nasional” digelar untuk membela dan mendukung para ulama yang sedang “dikriminalisasi”.
