IDI Desak Pemerintah Tambah RS Rujukan Corona
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Jumlah kematian akibat corona di Indonesia melonjak menjadi 19 jiwa pada Rabu (18/3). Tambahan jumlah kematian juga diiringi akselerasi angka temuan kasus positif yang totalnya kini menjadi 277 kasus.
Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak pemerintah melakukan upaya darurat. Di antaranya menambah rumah sakit rujukan untuk menangani pasien.
“Kalau tidak dilakukan maka rumah sakitnya tidak bisa menampung pasien,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih saat dihubungi, Rabu (18/3).
Faqih menambahkan, meski ada tenaga dokter yang tidak dibutuhkan atau menanggur, fasilitas kesehatan khusus rujukan tidak ditambah maka persoalan yang dihadapi adalah jumlah ruangan yang kurang. Selain itu, ia menyebutkan alat kesehatan untuk menangani itu juga bermasalah karena tak memadai.
“Jadi strateginya ya menambah rumah sakit,” katanya.
Dengan ditambahnya rumah sakit, dia menambahkan, berarti otomatis tenaga medis dokter juga bertambah. Di satu sisi, pihaknya juga meminta yang perlu diperhatikan adalah dukungan pemerintah seperti penyediaan alat perlindungan diri (APD).
Daeng mengaku pihaknya meminta tambahan APD karena RS baru pasti tidak melengkapi dengan banyak APD, bahkan tidak menyediakan sama sekali. Jika kelengkapan APD tidak dipenuhi, ia khawatir tenaga kesehatan dokter yang bertugas akan kewalahan dan jadi bumerang buat dia.
“Apalagi APD di rumah sakit kan hanya sedikit yang tersedia. Padahal ini kondisi darurat, jadi pasti tidak cukup APD nya,” ujarnya.
Daeng mengaku pihaknya telah mengajukan permohonan APD pada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Hasilnya, dia melanjutkan, pihak pemerintah mengaku berkomitmen untuk menyediakannya.
“Gugus tugas bilang berkomitmen menyiapkan atau memberikan suplai. Kemudian APD akan disalurkan ke RS itu,” ujarnya.
Faqih juga meminta pemerintah melakukan pencegahan dari sumbernya dengan mengungkap data pasien positif Covid-19. Ia menyebutkan ini penting dilakukan karena selama ini contact tracing pasien positif corona tidak jelas.
“Padahal membuka data pasien ini untuk mencegah penularan,” ujarnya.
Kalau memang tidak mau diungkap ke publik, dia melanjutkan, minimal diungkap ke aparat seperti TNI/polri sampai pemerintah hingga RT/RW. Kemudian, ia menyebutkan perangkat desa ini ikut melokalisir daerah situ dan mengawasi yang bersangkutan benar-benar isolasi diri.
“Kalau tidak dibuka, siapa yang mengawasi,” katanya.
sumber: republika.co.id
