Kriminalisasi Kian Menjadi, UBN: Pemerintah Semakin Represif
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menilai pemerintah saat ini semakin represif terhadap umat Islam. Hal itu didasarkan pada situasi nasional saat ini semakin tidak menguntungkan terhadap konsistensi umat beragama khususnya terhadap umat Islam.
Ia menyoroti kasus-kasus kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis umat Islam yang belum berhenti hingga saat ini. Akan tetapi perlakuan berbeda ditunjukkan pemerintah kepada pihak-pihak yang justru dinilai telah menyerang kehormatan umat Islam.
Baca juga: Dahnil Anzar Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Umat
“Kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif dan terus menerus melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa, dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam, sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang a-simetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa dan raga umat Islam,” terang UBN dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (6/6/2017).
Selain itu, UBN juga menolak pelabelan anti-Pancasila terhadap ulama dan aktivis Islam yang tengah melakukan dakwah melawan kemunkaran dalam bidang politik. Ia menilai, pelabelan itu merupakan gerakan serentak serta terencana sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas ulama.
UBN menambahkan, represifitas pemerintah juga semakin dirasakan dalam bidang politik, hukum dan keamanan. “Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum,” tegas pimpinan AQL Center itu.
“Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progress-nya,” sambung dia.
Baca juga: Dituding Terlibat Korupsi, IMM Ajak Mahasiswa Bergerak Bela Amien Rais
Lebih jauh, UBN menilai pembiaran terhadap gerakan komunisme dalam berbagai manifestasinya baik dalam bentuk pernyataan verbal maupun aksi simbolik merupakan kenyataan yang membahayakan membahayakan keutuhan NKRI.
“Ancaman kaum separatis yang tengah bersiap mendeklarasikan negara berdasarkan etnis dan agama namun sejauh ini tidak terdengar kehadiran negara untuk mencegahnya,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Firdaus
