UNI Eropa Larang Turki Kampanye Referendum di Luar Negeri
BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Kampanye di Eropa untuk referendum konstitusional baru-baru ini di Turki ditandai oleh kontroversi karena para menteri Turki yang mendukung usulan perubahan tersebut dilarang memberikan pidato, Rabu (19/4/2017).
Anggota Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa berulang kali mengeluh bahwa pemerintah Uni Eropa menunjukkan bias terhadap kampanye yang menentang usulan tersebut, yang berpusat pada beralihnya sistem dari parlementer menjadi sistem presidensiil.
Menurut bukti yang dikumpulkan oleh koresponden Anadolu Agency di seluruh Eropa, terdapat sedikitnya 25 kejadian kampanye “YA/setuju” dilarang di Belanda, Jerman, Austria dan Belgia.
Sebaliknya, negara-negara tersebut mengizinkan juru kampanye “NO/tidak setuju” untuk mengadakan demonstrasi, beberapa dihadiri oleh pendukung PKK, sebuah organisasi teroris terlarang di UE, serta perwakilan oposisi yaitu Partai Rakyat Republikan (CHP) dan Partai Rakyat Demokratik (HDP).
Pelarangan tersebut mempengaruhi acara yang rencananya akan dihadiri anggota Partai Peradilan dan Pembangunan (AK) dan Gerakan Nasionalis (MHP).
Belanda secara khusus membangkitkan kemarahan aktivis kampanye “YA” dengan menolak memberi izin kepada Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu untuk mendarat dalam rangka berbicara di Rotterdam pada tanggal 11 Maret.
Kemudian, Menteri Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya juga dicegah memasuki konsulat Turki di kota Rotterdam dan kemudian dikawal ke perbatasan Jerman oleh polisi Belanda.
Insiden tersebut memicu protes oleh pendukung Turki-Belanda yang menjadi sasaran serangan anjing dan tongkat oleh polisi.
Namun, beberapa hari kemudian, pihak berwenang Belanda mengizinkan sebuah demonstrasi oleh pendukung suara “NO” yang mencakup Tugba Hezer Ozturk, seorang anggota parlemen HDP yang dicari-wanted di Turki.
Sebulan sebelumnya, Metin Feyzioglu, presiden Asosiasi Bar Turki, mengadakan sebuah pertemuan di sebuah hotel di Rotterdam untuk meminta suara “NO”.
Dia didampingi oleh Keklik Yucel, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, partai junior di pemerintahan Belanda saat itu.
Di Jerman, rumah bagi diaspora Turki terbesar, pemerintah setempat melarang beberapa demonstrasi “YA” dengan alasan keamanan namun mengizinkan pertemuan kampanye “NO”.
