IPT 1965 Raih Penghargaan, Pengamat: AJI Didominasi Kader PKI
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tasrif Award tidak hanya diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kepada komunitas LGBTIQ. Kelompok Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 juga dinobatkan AJI sebagai peraih penghargaan itu.
Baca juga: Dinilai Dukung LGBTIQ, MUI Tegur Menang
IPT 1965 adalah kelompok yang memperjuangkan kasus pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dan sesudahnya. Pengadilan tersebut digelar pada 10 hingga 13 November tahun lalu di Den Haag, Belanda.
Menurut pengamat gerakan komunis, Alfian Tanjung, IPT adalah sidang liar yang tidak mempunyai landasan hukum tetap. Ia juga menilai AJI telah didominasi oleh orang-orang komunis baru. Jadi, ia tidak heran jika AJI memberikan penghargaan kepada kelompok IPT 1965.
“Kader-kader di AJI memang orang-orang kiri baru, komunis-komunis baru itu numpuknya disitu. IPT itu juga kan sidang liar yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik secara hukum Belanda maupun hukum internasional,” katanya kepada Jurniscom melalui sambungan telepon, Kamis (1/9/2016).
Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) itu menjelaskan, IPT 1965 sebenarnya telah mencemarkan nama baik pemerintah Indonesia dengan menetapkan pemerintah sebagai tersangka atas peristiwa 1965 dengan tuduhan pelanggaran HAM berat. Padahal, peristiwa 1965 merupakan upaya negara untuk memberantas pemberontakan PKI.
“Dalam teori kenegaraan, kaum pemberontak itu kan seharusnya ditangkap,” lanjutnya sembari menambahkan bahwa IPT tidak bisa merubah Ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
“Hanya saja kita mengakui kita kalah dalam masivitas informasi, agitasi propaganda mereka memang kuat,” sambungnya.
Gerakan komunis saat ini, kata dia, sedang membangun kembali kelembagaan yang mempunyai landasan hukum. Mereka juga menyusup ke dalam partai-partai politik.
“Idealnya mereka bisa kembali menghidupkan PKI, kalau tidak mereka bisa lewat partai-partai yang telah mereka susupi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alfian mengimbau kepada umat Islam untuk mewaspadai kebangkitan PKI. “Jika umat tidak melek, tidak mustahil pembantaian umat Islam oleh PKI pada tahun 48, 62 dan 64 bisa terulang,” pungkasnya.
